[Musik] masa reformasi 1998 sampai sekarang Gambar berikut menunjukkan salah satu aksi mahasiswa menuntut reformasi di Indonesia Apa yang menyebabkan rakyat Indonesia menghadapi dilaksanakannya reformasi dalam kehidupan bernegara Bagaimana perkembangan bangsa Indonesia pada masa reformasi untuk mengetahui jawabannya perhatikan uraian materi berikut ini masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan orde baru masa reformasi dimulai pada tanggal 21 mei tahun 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil presiden BJ Habibie masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini 1 lahirnya gerakan reformasi reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional munculnya keinginan untuk melakukan perubahan itu muncul disebabkan oleh dampak dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru pada masa orde baru pemerintah berhasil mewujudkan Kemajuan pembangunan yang pesat namun Kemajuan pembangunan itu ternyata tidak merata hal ini tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti di Riau Kalimantan Timur dan papua dalam bidang ekonomi pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan perkapita Indonesia ke tingkat 600 Dolar pada 1980-an kemudian meningkat lagi sampai 1300 Dolar pada 1990-an namun kebijakan pemerintah Orde Baru yang terlalu memfokuskan pertumbuhan ekonomi ternyata menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan para pejabat di Indonesia selain itu pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan dampak-dampak negatif inilah yang kemudian mendorong munculnya keinginan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli tahun 1997 krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia Filipina Korea dan Indonesia Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar rp2. 500 per US Dollar menjadi sekitar rp17. 000 per US Dollar pada bulan Januari tahun 1998 kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK secara besar-besaran dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali keadaan kemudian diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi kolusi nepotisme KKN di kalangan para pejabat pemerintah demonstrasi demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di seluruh Indonesia tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya adalah penurunan harga sembako 9 bahan pokok penghapusan monopoli kolusi korupsi dan nepotisme KKN serta menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada tanggal 12 Mei tahun 1998 empat orang mahasiswa tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur penembakan ini menyulut Demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13 Mei tahun 1998 terjadi kerusuhan pembakaran dan penjarahan di Jakarta dan Solo tanggal 14 Mei tahun 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah di Jakarta ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR DPR mereka berupaya menemui pimpinan MPR DPR agar mengambil sikap yang tegas selanjutnya tanggal 18 Mei tahun 1998 ketua MPR DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya akhirnya pada tanggal 21 mei tahun 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya BJ Habibie peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto ini menandai berakhirnya masa pemerintahan orde baru selama 32 tahun dan dimulainya masa reformasi [Musik] Sidang Istimewa MPR 1998 pada tanggal 10 sampai 13 November tahun 1998 MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang dalam sidang istimewa MPR 1998 terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan sidang Ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntutan reformasi ketetapan-ketetapan itu antara lain adalah sebagai berikut 1 ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan UUD 1945 diamandemen 2 ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada presiden presiden mandataris MPR dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila 3 ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR No 2 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa 4 ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode 5 ketetapan MPR nomor 15 tahun 1988 tentang penyelenggaraan otonomi daerah pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia 6 ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN otonomi daerah otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penerapan otonomi daerah tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu berupa penyelenggaraan pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan walikota dengan pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan dapat meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa C pencabutan pembatasan partai politik kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik pada pertengahan bulan Oktober tahun 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk menjelang Pemilihan Umum tahun 1999 partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilihan umum dalam hal kebebasan berpolitik pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat berserikat dan mengadakan rapat umum D penghapusan Dwi Fungsi ABRI pada masa reformasi dwifungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang yang semula terdiri atas empat angkatan yang termasuk Polri mulai tanggal 5 Mei tahun 1999 Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI e penyelenggaraan pemilu sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015 pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum yaitu Pemilu tahun 1999 2004 2009 dan 2014 berbeda dengan pemilu pemilu pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai politik Pemilu pada Masa Reformasi diikuti oleh banyak partai politik meskipun diikuti oleh banyak partai politik pemilu pada masa reformasi berlangsung aman dan tertib Pemilu tahun 2004 adalah Pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih Presiden secara langsung cara pelaksanaannya benar-benar berbeda dari Pemilu sebelumnya Pemilu tahun 2004 dilaksanakan minimal dua tahap dan maksimal 3 tahap tahap pertama adalah pemilu legislatif untuk memilih partai politik dan anggotanya yang dicalonkan menjadi anggota DPR DPRD dan DPD tahap kedua adalah pemilu presiden putaran pertama pada tahap ini Pasangan presiden dan wakil presiden dirilis secara langsung oleh rakyat tahap ketiga adalah pemilu presiden tahap kedua pemilu presiden putaran kedua adalah Tahap terakhir yang hanya dilaksanakan apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan 50% suara pada pemilihan presiden putaran pertama cara pelaksanaan Pemilu tahun 2004 masih digunakan pada pemilu tahun 2009 dan tahun 2014 [Musik] 3 perkembangan ekonomi pada masa reformasi Indonesia Tengah menghadapi krisis ekonomi upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi a pemerintahan presiden BJ Habibie pada masa pemerintahan BJ Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan Tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan langkah-langkah berikut 1 menjalin kerjasama dengan internasional moneter dana moneter internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi dua menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian 3 melikuidasi beberapa bank yang bermasalah 4 menaikkan nilai tukar Rupiah terhadap dolar mereka hingga dibawa 10.
000 5 membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika yaitu 6700 per Dollar Amerika pada bulan Juni tahun 1999 namun rupiah kembali melemah mencapai 8. 000 per Dollar Amerika pada akhir masa jabatan Habibie B pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid Pada masa ini kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil namun keadaan kembali merosot Pada bulan April tahun 2001 nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai 12. 000 melemahnya nilai tukar Rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi c pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri Pada masa ini nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang Selain itu tingkat infal AC rendah dan cadangan devisa negara stabil namun pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut 1 meminta penundaan Pembayaran utang sebesar 5,8 miliar dollar 2 mengalokasikan Pembayaran utang luar negeri sebesar rp116.
